Anggota Panja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, saat pertemuan di Kabupaten Sumedang, Jawa Bara, Jumat (11/7/2025). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Sumedang - Anggota Panja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Komisi II DPR RI, Mohammad Toha, mendorong kinerja Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Sumedang agar lebih gencar dan inovatif dalam memberikan pelayanan pertanahan. Hal ini guna mengejar kontribusinya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami datang ke Kantor Pertanahan di Kabupaten Sumedang dalam rangka melihat sejauh mana penerimaan negara bukan pajak bisa diusahakan dan bisa direalisasikan oleh Kantor Pertanahan di Sumedang. Kalau melihat dari tabel laporan Kakantah, ternyata masih belum mencapai sepertiga dari target. Di Sumedang, sepertinya penerimaan pajak ini tidak tercapai karena pengurusan mutasi, pengurusan sertifikat, pengurusan balik nama, pengurusan HGU, HGB, pengurusan dan sebagainya itu tidak terlalu banyak, sehingga tidak tercapai apa yang ditargetkan dalam tahun 2025," ucap Toha di Kabupaten Sumedang, Jawa Bara, Jumat (11/7/2025).

Ia menyampaikan, di Kabupaten Sumedang ini sepertinya masih belum banyak tersosialisasi akan pentingnya lahan yang harus disertifikatkan. "Mungkin tidak banyak kasus penyerobotan lahan dan sebagainya disini, sehingga kami mendorong Kepala Kantor Pertanahan agar lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dalam hal pensertifikatan tanah atau lahan, baik itu Sertifikat Hak Milik (SHM), HGU, HGB atau wakaf dan sebagainya. Itulah yang nanti akan bisa membantu untuk mengejar Penerimaan Negara Bukan pajak," ujar Politisi Fraksi PKB ini. (dep/rdn)